yerussalem
Berita

Iran Segera Rancang Undang-Undang Akui Yerusalem Ibu Kota Palestina. Indonesia Kapan?

Ayo, Bagikan:

TEHERAN — Anggota Parlemen Iran pada Rabu (27/12) waktu setempat memilih untuk mendukung undang-undang yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Menurut kantor berita yang dikelola pemerintah Iran, ICANA, sebanyak 207 dari 290 anggota parlemen mendukung legislasi tersebut.

“Undang-undang itu penting. Itu datang sebagai tangapan atas keputusan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini yang mengakui Yerusalem sebagi ibu kota Israel dengan harapan bisa melakukan pukulan terhadap umat Islam,” kata Ketua Parlemen Ali Larijni pada majelis Rabu(27/12).

Pada 6 Desember Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan tersebut memicu gelombang kecaman dan protes dari seluruh dunia Arab dan Muslim, termasuk negara-negara Eropa yang turut mengecam keputusan kontroversial tersebut.

Gelombang protes itu terus dilakukan sampai saat ini, terutama dari rakyat Palestina yang tidak bersedia mengakui keputusan Trump tersebut. Sedangkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan rakyat Palestina tidak menerima lagi AS sebagai mediator perundingan damai antara Palestina dan Israel. AS dianggap sudah tidak adil lagi untuk menjadi mediator, yang dianggap lebih memihak Israel.

Sementara itu, gelombang penolakan klaim sepihak Amerika yang didukung beberapa negara juga terus bergerak. Qatar dan Yordania mengecam keputusan Guatemala untuk memindahkan Kedutaan Besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Mereka meminta Guatemala segera menarik keputusan itu karena bertentangan dengan seruan Majelis Umum PBB.

“Keputusan Guatemala bertentangan dengan konsensus internasional yang diwujudkan dalam keputusan Majelis Umum PBB yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel [oleh AS] dan seruan majelis tersebut untuk menahan diri untuk tidak mendirikan misi diplomatik di sana,” ujar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Qatar dalam sebuah pernyataan, Selasa (26/12).

“Kami menganggap keputusan [Guatemala] ini batal demi hukum dan tidak memiliki makna hukum,” tambahnya. Kemenlu Qatar berharap Guatemala dapat mempertimbangkan keputusan tersebut.

Sementara Yordania menggambarkan keputusan Guatemala itu sebagai tindakan provokatif dan pelanggaran terhadap resolusi internasional. “Kami menolak keputusan Guatemala untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem,” ujar Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman al-Safadi, pada Senin (25/12) malam, dikutip Anadolu.

“Yerusalem yang diduduki [Israel] adalah ibu kota negara Palestina, yang pendiriannya, pada perbatasan 1967, tetap merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian di wilayah ini,” tambah Safadi.

Pada Ahad (25/12), setelah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Guatemala Jimmy Morales mengumumkan negaranya akan memindahkan Kedutaan Besar untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keesokan harinya, Kemenlu Palestina mengecam tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak terhormat.

Pernyataan Morales disampaikan sekitar tiga pekan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pekan lalu, Majelis Umum PBB telah mengadopsi sebuah resolusi yang meminta AS untuk menarik pengakuannya atas kota tersebut sebagai ibu kota Israel.

Sebanyak 128 negara anggota PBB memilih untuk mendukung resolusi tersebut. Namun ada sembilan negara yang menentangnya, termasuk Guatemala, dan 35 negara yang abstain. Sementara 21 negara anggota tidak memberikan surat suara.

Tidak seperti resolusi yang diadopsi oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum PBB dianggap tidak mengikat.

sumber: republika.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *