#gantipresiden2019
Artikel

5 Alasan Ganti Prisiden Baru 2019  Demi Perubahan yang Adil Untuk Ummat

Ayo, Bagikan:

Boleh dong saya berpendepat sebagai masyarakat sipil menuju 2019. Tahun dimana demokrasi politik akan berlansung memanas. Kita juga bisa mengatakan bahwa tahun politik seperti jalanan yang penuh dengan krikil, jika tidak hati-hati bisa tersandung.

Ada sentilan  dari ibu-ibu arisan  Salah memilih bisa membuat kita fatal kedepan, sebab itu kita harus hati hati kedepan supaya tidak lagi terperosok pada jurang yang sama, jika faktanya jalan berlubang harus di

hindari.

Sebagai presiden yang masih sah besar kemungkinan, tentu ia akan maju kembali kepanggung panas, tinggal kita menunggu siapa penantang baru yang akan menaiki  lapangan pertandingan.

Kita boleh berkata bahwa calon kuat yang akan datang tentu Pak Jokowi, sebab ia mempunyai elektabiltas yang kuat bak artis, belusukan sebagai modal politiknya, Cina dan korporasi adalah teman terbaiknya untuk mengisi investasi.

Tapi bukan berarti Jokowi tak bisa ditumbangkan jika keinginan rakya tidak bisa dipenuhi dengan baik. Ada banyak sekali keluahan rakyat yang mengatakan jika kepemimpinan jokowi telah gagal, menebar mimpi disiang bolong terutama pada petani secara keseluruahan. Mulai dari kasus gendeng, petani kulon progo, dan di luar jawa.

Oleh sebab itu mari kita simak 5 dalil kenapa kita harus ganti prisiden 2019, ini dia alasanya :

  1. Dalil Pembangunan yang Tidak Humanis

Maraknya pembangunan dengan mengambil alih lahan pertanian subur adalah program Jokowi yang sudah hampir satu periode. Alasanya tidak lain adalah demi membangun kesejahteraan rakat. Apa iya?

Coba kita telisik lebih dalam suksesnya pembangunan tol, pembangunan sekolah yang menjulang tinggi hanya diperuntuhkan kepada kelas menegah ke atas yang sudah mapan. Petani semakin melarat, nelayan semakin sekarat, dan petani garam semakin tidak punya masa depan. Sebab program Jokowi yang kedua adalah impor menjadi prioritas.

Oleh sebab itu, jika pemerintah  tidak menghargai hak rakyat, jadi ia tidak pantas menyandang predikat pemimpin rakyat, hingga ia layak untuk diperpanjang kontrak di 2019.

  1. Redupnya Kebudayaan

Tidak hanya pembangunan yang sangat merugikan banyak pihak, akan tetapi kita sudah mulai kehilangan kendali, semakin hari masyarakat urban semakin tinggi, kota menjadi tujuan hidup, sedangkan desa mulai kehilangan nasib.

Yang terjadi kemudian kebudayaan dan tradisi nenek moyang mulai ditinggalkan, lahan dan tanah di jual sebagai modal perjalan hidup ke kota. Hal itu menunjukkan bahwa presiden jokowi tidak bisa mengatasi kesenjangan desa dengan anggaran yang tinggi.

Apa yang perlu kita banggakan dari negara yang katanya besar? Hutang, mengikuti gaya barat, dan menjadi orang terbelakang dari semua aspek? Sudah saatnya kita berharap sebagai warga negara untuk mempunyai pemimpin yang peduli pada tradisi.

Ada ungkapan yang mengatakan jika bangsa yang besar di ukur dari kebudayaanya yang besar juga.

  1. Matinya Sistem Demokrasi

Banyaknya ruang publik di bungkam oleh negara, semisal pembubaran seminar-seminar, pentas karya seni, dan intimedasi pada petani. Ini apa namanya ? bagaimana bisa kemudian negara tidak bisa menjadi tempat terbaik untuk rakyatnya.

Jika rakyat tidak boleh bersuara lantas dimana demokrasi dibuka? Jika rakyat membela haknya, negara menyambutnya di tempat halam depan istana dengan dijaga oleh berapa senapan, sedangkan ketika korporasi melakukan negosiasi lahan dan pembangunan di jamu di dalam istina.

Inikah demokrasi kita menginjak-injak suara rakyat, padahal suara rakyat adalah suara tuhan.

  1. Menolak Reforma Agraria

Saya tidak tau betul dengan pikiran dan kebijakan negara perihal reforma agraria,  lahan yang begitu besar dan pertanian yang seharusnya di sokong kuat justru sangat di lemahkan. Dengan apa ? segalah pokok pangan nasional impor. Mulai dari beras, garam dan juga daging. Padahal kita besar dan tumbuh karena pertanian, kenapa sekarang pemerintah mau merubahnya?

  1. Tidak Peduli Kasus HAM

Masih ingat kasus Udin wartawan Bernas, mati karena berita, Munir mati karena membela hak asasi manusia, Marsina mati karena membela haknya sebagai buruh pabrik, dan juga peristiwa 65. Semua itu adalah pelanggaran kemunisian.

Sampai sekarang pemerintah tidak serius mengatasi semua kasus ini, kenapa demikian karena negara memang masih setegah hati untuk mengatasinya, antara membela teman atau nasib rakyatnya.

Tentu 2019 saya ingin memilih presiden yang peduli pada kemanusian daripada kesejahteran, serta negara yang tidak melukai walaupun sedikitpun hati rakyatnya.

32 tahun rezim orda baru adalah mimpi buruk bagi seluruh rakyat indonesia, masalahnya sederhana rakyat tidak pernah dilibatkan didalam setiap masalah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *